KALBAR SATU ID – Pemerintah pusat mempercepat penanganan kawasan kumuh dan penyediaan rumah subsidi dengan kebijakan terintegrasi berbasis data. Hal itu ditegaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat meninjau progres penataan kawasan kumuh di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Senin (2/3/2026). Ikut dalam peninjauan itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Ini titik pertama yang saya datangi bersama Pak Mendagri. Habis ini kami akan ke kawasan rumah subsidi, kemudian juga ada social sketching perumahan dan BP Tapera,” ujar Maruarar.
Ia menegaskan seluruh kebijakan perumahan pemerintah dirancang secara terintegrasi dan berbasis data. Karena itu, jajaran instansi terkait dihadirkan dalam kunjungan tersebut untuk memastikan setiap program dapat dijalankan tepat sasaran. Menurut Maruarar, solusi bagi masyarakat yang belum memiliki rumah adalah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan kebijakan prorakyat yang memangkas beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Mulai November 2024, BPHTB yang tadinya bayar menjadi gratis bagi MBR. Pak Bupati juga sudah mulai melaksanakan BPHTB gratis ini,” kata dia.
Tak hanya itu, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai IMB kini juga digratiskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Proses perizinannya pun dipangkas drastis.
“Tadinya bisa sampai 45 hari untuk urus PBG. Saya sudah keluarkan surat bersama Pak Mendagri dan Menteri PU, maksimal 10 hari harus selesai,” ujarnya.
