KALBAR SATU ID – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Pontianak Sabahat Baidowi dengan tegas menyatakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah yang kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wacana tersebut dinilai sebagai kemunduran serius bagi demokrasi Indonesia dan bertentangan dengan semangat reformasi.
Ketua Cabang PMII Kota Pontianak menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPR merupakan produk lama yang telah ditinggalkan oleh bangsa ini setelah reformasi 1998. Menghidupkan kembali sistem tersebut sama saja dengan mencabut hak politik rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung.
“PMII Kota Pontianak dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPR. Gagasan ini adalah produk lama yang telah ditinggalkan oleh sejarah reformasi, namun kini justru ingin dipungut kembali. Pemilihan langsung oleh rakyat merupakan wujud kedaulatan rakyat yang tidak boleh direduksi oleh kepentingan elit politik,” tegasnya.
Baca juga: IKA-PMII dan PC PMII Kota Pontianak Gelar Refleksi Akhir Tahun dan Doa Bersama
Menurut PMII, sistem pemilihan langsung memberikan ruang partisipasi politik yang luas bagi masyarakat sekaligus menjadi mekanisme kontrol publik terhadap pemimpin daerah. Jika kewenangan tersebut dialihkan kembali ke DPR, maka berpotensi melahirkan praktik transaksional dan memperlemah akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat.
PMII Kota Pontianak menilai bahwa tantangan demokrasi saat ini seharusnya dijawab dengan memperbaiki kualitas pilkada langsung, bukan dengan menariknya kembali ke tangan elit politik. Pendidikan politik, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas dinilai jauh lebih relevan untuk memperbaiki demokrasi lokal.
“Demokrasi tidak boleh mengalami kemunduran. Negara harus berdiri di atas prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan segelintir elit,” tutup Ketua Cabang PMII Kota Pontianak.
PMII Kota Pontianak menyatakan akan terus mengawal isu ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan untuk bersuara menjaga nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
