KALBAR SATU ID – Wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali menuai sorotan publik. Salah satu penolakan tegas datang dari Pemuda Muhammadiyah Kubu Raya.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kubu Raya, Unggul Ali Sadewo, pada Selasa (27/1/2026) menyatakan sikap menolak keras rencana tersebut. Menurutnya, Polri merupakan alat negara yang secara konstitusional sudah tepat berada langsung di bawah Presiden.
“Polri adalah alat negara. Biarkan kepolisian tetap berada di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian mana pun,” tegas Unggul.
Ia menilai, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, hal itu berpotensi mengganggu independensi dan profesionalisme institusi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum, menjaga keamanan, serta melindungi masyarakat.
Lebih lanjut, Unggul juga memuji sikap tegas Kapolri yang secara terbuka menolak wacana Polri berada di bawah kementerian. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan komitmen kuat menjaga marwah dan kemandirian institusi kepolisian.
“Kami mengapresiasi Kapolri yang dengan tegas menolak wacana tersebut. Ini penting demi menjaga netralitas dan kepercayaan publik terhadap Polri,” ujarnya.
Pemuda Muhammadiyah Kubu Raya berharap pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan dapat mempertimbangkan secara matang setiap wacana yang menyangkut institusi strategis negara, agar tidak menimbulkan polemik dan keresahan di tengah masyarakat.
