KALBAR SATU ID – Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Rhenald Kasali, Ph.D., menilai dunia kini memasuki fase Quantum Age era ketika konflik, kebijakan, dan ancaman dapat muncul seketika hanya melalui algoritma dan keputusan mesin. Menurutnya, negara yang gagal beradaptasi dengan perubahan teknologi akan tertinggal dan rentan menghadapi ancaman tak terlihat.
“Dulu negara mengirim tentara manusia, sekarang cukup drone, mesin, dan kecerdasan buatan. Kita sudah melampaui era disrupsi. Di Quantum Age, keputusan bisa diambil mesin, dan ancaman datang dari teknologi,” ujar Rhenald dalam Keynote Speak Diskusi Refleksi Akhir Tahun yang digelar Deep Intelligence Research (DIR), DEEP Indonesia, dan Rumah Perubahan di Bekasi, Senin (2/12/2025).
Rhenald menegaskan bahwa pola kerja birokrasi yang lambat dan berorientasi dokumen tidak lagi memadai menghadapi percepatan perubahan global. “Intuisi politik tidak cukup. Negara harus mengambil keputusan secepat teknologi bergerak,” tegasnya.
Dalam pemaparan riset tahunan berbasis AI terhadap 174.730 percakapan publik di media sosial sepanjang 2025, Direktur DEEP Indonesia sekaligus Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, mengungkap penurunan signifikan tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai sektor nasional.
Isu yang paling banyak dibicarakan publik antara lain:
meningkatnya kesan otoritarianisme,
konflik elite,
PSU yang berlarut-larut,
kekecewaan atas komunikasi kebijakan pemerintah.
“Lonjakan terbesar terjadi saat demo nasional 28 Agustus,” kata Neni.
Di sektor hukum, publik menilai arah kebijakan semakin tidak konsisten. Narasi seputar RUU KUHAP serta kasus Hasto, Tom Lembong, hingga Ira Puspadewi mendominasi sentimen negatif. Isu “KPK sudah tidak relevan” juga menjadi percakapan yang menetap sepanjang tahun.
Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian besar, namun banyak disertai kritik soal ketidaksiapan eksekusi. Sementara itu, janji pertumbuhan ekonomi 8% dipersepsikan publik sebagai target yang tidak realistis.
Baca juga: DEEP Kritik Keras Sikap Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurijal soal “Ketok Palu MBG”
Neni juga menyoroti kesenjangan persepsi terkait sikap pemerintah dalam krisis Gaza: media arus utama cenderung memberitakan secara positif, sementara warganet menunjukkan ketidakpercayaan yang meluas.
“Publik kelelahan karena kebijakan terasa jauh dari realitas yang mereka hadapi. Hubungan negara dan warga berada pada titik paling rawan,” ujarnya.
Tokoh Lintas Sektor Dorong Adaptasi Negara di Era Kuantum
Forum diskusi akhir tahun ini menghadirkan berbagai tokoh lintas bidang, di antaranya:
Prof. Rhenald Kasali – Founder Rumah Perubahan
Andi Widjajanto – Politisi PDIP
Neni Nur Hayati – Direktur DEEP Indonesia
Atmaji Sapto Anggoro – praktisi Big Data dan AI
H. Oleh Soleh – Anggota Komisi I DPR
Muhammad Sarmuji – Sekjen Partai Golkar
Muhammad Kholid – Sekjen PKS
Yuhronur Efendi – Bupati Lamongan
Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, DEEP: Pengaruh Jokowi Masih Kuat
Kehadiran para tokoh ini memperlihatkan kesadaran bahwa tantangan demokrasi, hukum, ekonomi, dan tata kelola negara tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral.
Rhenald menambahkan, ancaman masa depan bukan lagi datang dari tank dan tentara, melainkan dari serangan informasi, kecerdasan buatan, dan manipulasi digital.
“Rakyat hidup dengan logika digital. Negara harus mengejar ritme itu, jika tidak distrust akan membesar.” paparnya.
Menutup forum, Neni menegaskan bahwa tantangan Indonesia bukan lagi soal ketersediaan data, melainkan kemampuan bangsa menggunakan data secara kolektif.
“Ketika big data sudah ada, pertanyaannya: what’s next? Bagaimana kita bergerak dan dengan siapa kita bergerak? Di era ini, kolaborasi adalah kunci,” ujarnya.
Menurutnya, data hanya akan berdampak jika pemerintah, akademisi, teknolog, legislator, dan masyarakat sipil berada dalam ekosistem kolaboratif yang sama.
Tentang Deep Intelligence Research (DIR)
DIR merupakan lembaga riset berbasis kecerdasan buatan di Indonesia, berdiri pada 2025, dengan fokus memanfaatkan big data untuk mendukung pengambilan keputusan publik dan bisnis yang lebih cepat, presisi, dan transparan.
