KALBAR SATU ID – Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Republik Indonesia, Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D., melakukan kunjungan silaturahim ke Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, baru-baru ini.
Pertemuan tersebut menjadi momen strategis untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam merawat harmoni kebangsaan, serta membahas tantangan dinamika kerukunan di tengah tahun politik dan efisiensi anggaran.
Ketua FKUB Kalimantan Barat, Prof. Dr. Ibrahim, MA., dalam sambutannya menyambut hangat kehadiran Kapus PKUB beserta rombongan. Ia menyebut kunjungan ini sebagai “kado istimewa” bagi FKUB Kalbar dan jajaran FKUB Kabupaten/Kota yang turut hadir, seperti dari Kubu Raya, Pontianak, Mempawah, hingga Melawi.
Prof. Ibrahim menegaskan bahwa capaian Harmony Award yang diterima FKUB Kalbar bukanlah sekadar pengakuan atas prestasi semata, melainkan cambuk motivasi.
“Kami menempatkan penghargaan Harmony Award itu bukan sebagai sebuah prestasi semata, tapi sebuah motivasi untuk kami bekerja lebih baik ke depan,” kata Prof. Ibrahim dalam keterangannya, Minggu (14/12/25).
Ia juga menyampaikan bahwa momen pertemuan ini sangat berharga untuk mendapatkan arahan langsung (pembinaan) terkait indikator kinerja FKUB yang ideal, mengingat tantangan merawat kerukunan di Kalimantan Barat yang dinamis.
“Kami berharap betul dengan pembinaan dan arahan, kami di Kalimantan Barat bisa melaksanakan tugas menjaga dan merawat kerukunan menjadi lebih baik,” tambahnya.
Dalam paparannya, Muhammad Adib Abdushomad menyoroti posisi strategis kerukunan dalam program prioritas Kementerian Agama. Ia menjelaskan tentang Asta Protas (delapan program prioritas) Menteri Agama, di mana “Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan” menempati urutan pertama.
Pria yang akrab disapa Gus Adib ini juga menyinggung tantangan struktural yang dihadapi FKUB. Ia mengistilahkan FKUB memiliki “dua bapak”, yakni Kementerian Agama secara substansi dan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Kesbangpol untuk dukungan anggaran sesuai Peraturan Bersama Menteri (PBM).
Terkait kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada Bantuan Operasional (BOP) di berbagai daerah, Adib menekankan pentingnya FKUB meyakinkan kepala daerah bahwa kerukunan adalah aset vital.
“Kerukunan dan kedamaian itu investasi yang mahal. Memang tidak nampak seperti membangun gedung, tapi tanpa kerukunan, yang sudah dibangun saja bisa dirusak,” tegas Adib. Ia mencontohkan kerugian besar yang timbul akibat konflik sosial, yang jauh lebih mahal daripada biaya pencegahan.
Selain masalah anggaran, Kapus PKUB juga menyoroti komposisi kepengurusan FKUB yang secara nasional didominasi oleh kalangan senior atau yang ia sebut sebagai “Old Soldiers”.
Ia mendorong agar FKUB mulai melibatkan generasi milenial dan perempuan dalam strukturnya.
“Tantangan kita adalah merespon anak-anak generasi milenial. Perlu pelibatan anak muda untuk menggerakkan media sosial,” ujarnya.
Adib menekankan pentingnya penguasaan ruang digital. Ia memaparkan keberhasilan PKUB Pusat meningkatkan keterlibatan publik melalui sistem peringatan dini atau Early Warning System (IWS) Rukun.
“Ketika kita proaktif dengan pendekatan EWS Rukun, laporan potensi konflik meningkat tajam. Ini artinya kita bisa melakukan deteksi dini sebelum konflik meletus,” jelasnya. Ia meminta FKUB Kalbar untuk aktif melakukan kontra-narasi terhadap hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.
Menutup arahannya, Adib berpesan agar para penggiat kerukunan tidak pernah lelah mencintai NKRI meski menghadapi berbagai keterbatasan.
“Jangan pernah lelah, letih, dan lengah untuk mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebahagiaan tidak mesti materi, tapi jiwa yang tenang dan banyak silaturahim,” pungkasnya.
Pertemuan ditutup dengan dialog interaktif bersama pengurus FKUB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat yang membahas isu-isu spesifik seperti kearifan lokal hingga dinamika politik lokal.
