KALBAR SATU ID – Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) meraih Harmony Award Tingkat Nasional Tahun 2025, sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan atas keberhasilan daerah dalam membangun dan menjaga kerukunan umat beragama secara berkelanjutan.
Penghargaan ini menjadi penanda penting transformasi Kalbar dari wilayah dengan sejarah konflik sosial menjadi daerah yang dinilai berhasil mengelola keberagaman secara dewasa dan inklusif.
Kabar tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, Muhammad Adib Abdushomad, Ph.D, dalam rangkaian kunjungan dan pertemuan bersama jajaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat di Pontianak.
Menurut Gus Adib, penilaian Harmony Award dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan sejumlah indikator utama, antara lain kinerja kelembagaan FKUB, program nyata pemeliharaan kerukunan, dukungan pemerintah daerah, serta dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“FKUB Kalimantan Barat menunjukkan kerja nyata yang konsisten, tidak seremonial, dan berdampak langsung pada pencegahan konflik serta penguatan dialog lintas agama,” ujar Adib.
Ia menegaskan bahwa capaian Kalbar memiliki makna strategis, mengingat provinsi ini memiliki rekam jejak sejarah konflik sosial yang kompleks, mulai dari peristiwa politik akhir 1960-an hingga konflik etnis pada dekade 1990-an dan awal 2000-an. Oleh karena itu, keberhasilan menjaga stabilitas sosial dan kerukunan dinilai sebagai hasil dari proses panjang, bukan sesuatu yang instan.
Ketua FKUB Kalimantan Barat, Prof. Dr. Ibrahim, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak, termasuk tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.
FKUB, kata dia, selama ini lebih mengedepankan pendekatan dialog, mediasi dini, dan kerja-kerja sunyi di tingkat akar rumput.
“Prinsip kami sederhana, mencegah agar potensi konflik tidak berkembang menjadi kekerasan terbuka. Dialog dan kesabaran menjadi kunci,” ujarnya.
Harmony Award 2025 bagi Kalimantan Barat tidak hanya dipandang sebagai capaian administratif, tetapi juga sebagai pengakuan nasional atas kedewasaan sosial masyarakat dalam mengelola perbedaan. Kerukunan di Kalbar dinilai lahir dari kesadaran historis bahwa konflik tidak pernah menghadirkan kemenangan, melainkan meninggalkan luka sosial berkepanjangan.
Dengan diraihnya penghargaan ini, Kalimantan Barat diharapkan dapat menjadi rujukan praktik baik (best practice) dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya bagi daerah-daerah dengan tingkat keberagaman dan potensi konflik yang tinggi.
