Sempat Dihadang, Inilah Tuntutan Aksi Cipayung Plus Kalbar di DPRD Provinsi

Sempat Dihadang, Inilah Tuntutan Aksi Cipayung Plus Kalbar di DPRD Provinsi
Sempat Dihadang, Inilah Tuntutan Aksi Cipayung Plus Kalbar di DPRD Provinsi/ISTIMEWA

PONTIANAK, KALBAR SATU – Merespon berbagai permasalahan bangsa dan masyarakat, kelompok Cipayung Plus Kalbar gelar aksi pada 13 April 2022 di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun yang tergabung dalam kelompok tersebut adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiah (IMM) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Titik kumpul massa berada di Sekretariat Badko HMI Kalbar, kemudian ratusan massa aksi melakukan Long March bersama menuju titik aksi di Kantor DPRD Provinsi.

Baca juga: Ada Apa? Kampung Beting Pontianak Digerebek Polda Kalbar

“Massa sempat ditahan untuk masuk ke kantor DPRD, lantaran mereka semua ingin masuk ke ruangan untuk menghadap anggota legislatif Kalbar,” ujar ketua DPD GMNI Kalbar, Ersandy Santoso.

Lebih lanjut, setelah melewati negosiasi yang panjang akhirnya 60 orang mahasiswa perwakilan Cipayung Plus Kalbar diterima untuk berdialog, sedangkan massa melakukan orasi di halaman kantor DPRD.

Dalam aksi tersebut, mereka disambut oleh Suriansyah Wakil Ketua DPRD Provinsi. Dalam dialog Koordinator Aksi Anselmus Ersandy Santoso menyampaikan tuntutan mereka yang terdiri dari empat isu nasional dan dua isu daerah.

Baca juga: 500 Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas II Pontianak Ikut Vaksin Covid 19

“Isu nasional yang diangkat yaitu menolak kenaikan harga bahan pokok, menolak kenaikan BBM, menolak kenaikan PPN dan menolak Amandemen UUD 1945 yang berpotensi menambah masa jabatan presiden atau 3 periode,” katanya.

Sementara untuk isu daerah yang dibawa yaitu meminta Pemprov untuk mengevaluasi izin konsensi perusahaan tambang & perkebunan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat kemudian meminta Pemprov dan Polda Kalbar untuk mengawasi stabilitas distribusi solar.

“Pasca dialog, Wakil Ketua DPRD bersama dengan 60 orang perwakilan massa melakukan konferensi pers bersama di ruangan dan menyatakan sikap mendukung dan akan menyampaikan semua aspirasi yang dibawa oleh kelompok Cipayung Plus Kalbar,” imbuhnya.

Turut hadir semua Ketua Cipayung Plus yang ikut masuk berdialog antara lain Abdul Muiz Ketua HMI Kalbar, Ersandy Santoso Ketua GMNI Kalbar, Wahid Hasyim Ketus PMII Kalbar, Noven Honariue Ketua GMKI Kalbar, Fadhil Ketua IMM Kalbar dan Ihzal Muhaini Ketua KAMMI Kalbar. #

Ikuti Berita dan Artikel terbaru KALBAR SATU ID di GOOGLE NEWS