KALBAR SATU ID – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyoroti pentingnya peran strategis kaum intelektual dalam mengawal tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) dan merawat harmoni keberagaman di Kalimantan Barat. Hal ini ditegaskannya saat memberikan sambutan pada Resepsi Hari Lahir (Harlah) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke-66 yang dirangkai dengan Pelantikan Pengurus Wilayah Ikatan Alumni (PW-IKA) PMII Kalimantan Barat Periode 2025-2030 di Gardenia Resort, Kubu Raya.
Di hadapan tokoh agama, pejabat daerah, serta ratusan kader dan alumni PMII, Wagub Krisantus memaparkan sejumlah visi, keprihatinan, hingga langkah taktis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengatasi ketimpangan infrastruktur dan mengoptimalkan potensi daerah.
Filosofi Kepemimpinan: Menjadi ‘Lem Perekat’ Keberagaman
Mengawali sambutannya, Krisantus menegaskan komitmennya untuk menjadi pengayom bagi 24 suku yang ada di Kalimantan Barat. Ia menganalogikan peran pemimpin sebagai “lem perekat” dan “payung” peneduh di tengah masyarakat multietnis.
“Indah perbedaan itu. Berdirilah sebuah gedung megah yang melindungi kita hari ini karena diikat dari unsur-unsur yang berbeda; ada batu, pasir, besi, dan semen. Inilah esensi perbedaan, tanpa perbedaan tidak akan muncul sebuah kekuatan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerukunan antarumat beragama dan wujud nyata toleransi. Sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan keagamaan, Wagub menyoroti kontribusi besar pondok pesantren di Kalbar yang menurutnya masih minim sentuhan bantuan pemerintah secara optimal. Ke depannya, ia berkomitmen untuk terus memfasilitasi kebutuhan pesantren sesuai dengan kapasitas dan wewenang yang dimiliki.
Ironi SDA Kalbar: “Tikus Mati di Lumbung Padi”. Dalam ranah pembangunan ekonomi dan infrastruktur, Krisantus memaparkan realita pahit di lapangan. Dari total 1.530 kilometer jalan yang menjadi kewenangan provinsi, sekitar 40 persennya masih dalam kondisi rusak. Di sisi lain, Kalimantan Barat memiliki kekayaan logam yang melimpah, mulai dari emas, bauksit, batu bara, pasir silika, hingga uranium.
“Masyarakat Kalimantan Barat seperti tikus mati di lumbung padi. Ini memprihatinkan kita semua. Dibutuhkan kekuatan fiskal yang besar, dan ini tidak sesuai dengan potensi Kalimantan Barat serta amanat UUD 1945 Pasal 33,” tegasnya.
Untuk mengatasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memaksimalkan Dana Bagi Hasil (DBH), Wagub mendorong percepatan operasional Pelabuhan Kijing yang ditargetkan berfungsi penuh pada September mendatang. Ia menyoroti kerugian daerah akibat komoditas ekspor seperti sawit dan tambang Kalbar yang selama ini diekspor melalui pelabuhan di luar daerah, sehingga DBH justru mengalir ke provinsi lain.
Legalisasi Tambang Rakyat. Menyikapi maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang mencakup lahan seluas lebih dari 60 ribu hektare tanpa memberikan kontribusi bagi APBN maupun PAD, Pemprov Kalbar mengambil langkah taktis.
Wagub mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Regulasi ini diharapkan mampu mengendalikan dampak lingkungan sekaligus memberikan landasan retribusi resmi guna meningkatkan pendapatan daerah.
Harapan untuk IKA-PMII Kalbar
Menutup sambutannya, Krisantus Kurniawan secara khusus memberikan tantangan kepada jajaran pengurus PW IKA-PMII Kalbar yang baru dilantik. Ia berharap PMII dapat tampil sebagai mitra kritis pemerintah yang memberikan solusi berbasis riset.
“Saya ingin PMII beda dengan yang lain. Lebih bermartabat, lebih cerdas, dan berpikir konstruktif. Jangan hanya teriak-teriak menyampaikan aspirasi tanpa dasar. Berikan masukan yang holistik kepada pemerintah,” pesannya.
Wagub juga mendorong para alumni untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu hingga ke jenjang tertinggi (S2 dan S3) agar menjadi intelektual yang semakin bijak. Sebagai bentuk dukungan konkret, ia menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi membantu pembangunan gedung sekretariat yang representatif bagi PW IKA-PMII Kalimantan Barat ke depannya.
