KALBAR SATU ID – Bupati Kubu Raya Sujiwo meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD. Bupati Sujiwo mengatakan APBD adalah instrumen penting untuk merealisasikan berbagai program pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPRD, seluruh perangkat daerah diminta segera mempersiapkan pelaksanaan program, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan fisik.
Sujiwo menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Ia mengakui pada tahun berjalan, pelaksanaan sejumlah pekerjaan mengalami keterlambatan akibat adanya eskalasi dan penyesuaian harga. Menurutnya, pekerjaan konstruksi yang terlambat dimulai berpotensi menghadapi berbagai kendala, mulai dari faktor cuaca hingga keterbatasan ketersediaan material, peralatan, dan tenaga kerja.
“Kalau pekerjaan fisik dilaksanakan pada akhir tahun, banyak dampak negatifnya. Pertama, sudah memasuki musim hujan sehingga berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan. Kemudian terjadi persaingan dalam mendapatkan peralatan, material seperti pasir, batu dan semen, termasuk tenaga kerja. Karena itu, tahun depan harus kita targetkan paling lambat bulan Juli pekerjaan sudah tuntas,” kata Sujiwo seusai menghadiri rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Kubu Raya, Jumat (20/11/2026).
Sujiwo mengapresiasi masukan dari delapan fraksi DPRD, khususnya lima fraksi yang memberikan perhatian terhadap percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ia menyatakan sependapat bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dilakukan lebih awal agar hasil pembangunan dapat optimal. Di sisi lain, dirinya mengakui kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tantangan. Sebab, APBD 2027 harus mengakomodasi sejumlah kewajiban dan kebutuhan pembiayaan prioritas dengan nilai kurang lebih Rp110 miliar. Beberapa di antaranya meliputi pembayaran kewajiban kepada Bank Kalbar sebesar Rp38 miliar, pembangunan gedung DPRD dengan pola tahun jamak sebesar Rp30 miliar, dan pembebasan lahan untuk pembangunan Kejaksaan Negeri, Markas Kodim, dan Pengadilan Negeri sebesar Rp10 miliar.
“Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran untuk rencana penyelesaian pembangunan masjid agung, bonus atlet Porprov, dan sejumlah kebutuhan lainnya,” tambahnya.
Meski kondisi keuangan daerah cukup berat, Sujiwo bersyukur karena pembahasan APBD 2027 berjalan lancar.
“Dari yang saya pelajari, berbagai kebutuhan tersebut tidak terlalu berdampak terhadap pelayanan publik. Ini patut kita apresiasi, baik kepada pimpinan dan anggota DPRD maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ucapnya.
Lebih jauh Sujiwo berharap seluruh jajaran eksekutif dan legislatif dapat memahami kondisi keterbatasan fiskal yang sedang dihadapi serta tetap menjaga sinergi dalam menjalankan pembangunan daerah. Ia optimistis tekanan fiskal tersebut dapat dilalui sehingga kondisi keuangan daerah secara bertahap kembali normal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat semakin leluasa melaksanakan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau ada kekurangan dan belum maksimal, baik DPRD maupun eksekutif, mari kita saling memahami kondisi ini. Saya yakin badai ini akan berlalu dan kondisi fiskal daerah kita akan kembali normal,” pungkasnya.







