KALBAR SATU ID – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Pontianak menyoroti kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis nonsubsidi. Menanggapi hal tersebut, Ketua PC PMII Kota Pontianak, Sahabat Baidowi, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai efek domino yang dapat membebani ekonomi masyarakat.
Dalam pernyataan resminya, Baidowi menekankan bahwa kebijakan pada sektor energi tidak boleh mengabaikan daya beli masyarakat, khususnya terhadap kebutuhan pangan.
“Pemerintah wajib memastikan kenaikan harga BBM nonsubsidi ini tidak berdampak pada harga bahan pokok keseharian masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini memicu inflasi di sektor logistik yang akhirnya dibebankan kepada konsumen kecil di pasar,” tegas Baidowi melalui keterangan tertulisnya.
Ia menjelaskan bahwa meskipun kenaikan harga menyasar kategori nonsubsidi, risiko kenaikan tarif transportasi angkutan barang tetap ada. Oleh karena itu, ia meminta instansi terkait untuk melakukan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi barang pokok agar tidak terjadi lonjakan harga yang sewenang-wenang.
“Kami mendesak pemerintah melalui instansi terkait dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk segera turun ke lapangan. Pastikan stok pangan aman dan harganya tetap terjangkau. Koordinasi antarlembaga harus diperkuat demi memitigasi dampak ekonomi bagi masyarakat” lanjutnya.
Baidowi juga menyatakan bahwa PC PMII Kota Pontianak akan mengambil peran sebagai kontrol sosial dengan terus memantau kondisi tersebut. Menurutnya, stabilitas harga pangan merupakan indikator utama kesejahteraan masyarakat.
“Kebijakan energi memang bersifat dinamis mengikuti perkembangan global, namun kepentingan dasar rakyat terutama urusan dapur harus tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah harus menjamin perlindungan bagi masyarakat rentan agar tidak terdampak secara signifikan,” pungkasnya.
