KALBAR SATU ID – Aktivis demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati, menyoroti keras wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diusulkan kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya @neni1783, Neni mengungkapkan bahwa sejumlah elite partai politik disebut tengah membahas agenda politik terkait perubahan mekanisme pilkada.
“Pak Dasco, Cak Imin, Pak Zulhas, dan juga Pak Bahlil berkumpul untuk membahas agenda politik. Setelah PKB dan Golkar, menyusul Gerindra dan PAN yang mengusulkan pilkada gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD,” ujar Neni.
Ia juga menyinggung pernyataan Partai NasDem yang menyebut bahwa pilkada melalui DPRD dinilai selaras dengan konstitusi. Namun menurut Neni, jika wacana tersebut benar-benar dieksekusi dan masuk dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, maka hal itu berpotensi mengebiri suara rakyat.
Baca juga: Demokrasi Rusak Secara Sistemik, Neni Beraharap Ada Perubahan Besar agar Naik Kelas
“Ini adalah bentuk pemufakatan elite politik, di mana sirkulasi kekuasaan hanya akan berputar di level elite partai. Rakyat hanya menjadi penonton administratif,” tegasnya.
Neni menilai, pilkada melalui DPRD justru berpotensi memperparah praktik politik uang karena berlangsung lebih tertutup dan sulit diawasi publik. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menciptakan “ruang gelap” dalam proses demokrasi di daerah.
“Kepala daerah yang terpilih nanti tidak lagi berutang budi kepada rakyat, melainkan kepada partai politik dan aktor-aktor di DPRD. Dampaknya, kebijakan publik lebih banyak mengakomodasi kepentingan elite politik daripada kebutuhan rakyat,” jelasnya.
Baca juga: Podcast KASTalk: Neni Nur Hayati Bicara Soal Doxing dan Demokrasi Indonesia
Lebih lanjut, Neni memaparkan hasil riset Deep Intelligence Research terkait sentimen publik atas wacana tersebut. Berdasarkan pemberitaan di media cetak, daring, dan elektronik, sentimen publik tercatat 54 persen positif, 2 persen netral, dan 44 persen negatif.
Namun di media sosial, khususnya platform X dan Facebook, percakapan didominasi sentimen netral dan negatif, dengan tingkat penolakan yang cukup tinggi di Instagram, YouTube, dan TikTok.
“Artinya, pilkada dipilih oleh DPRD ini lebih banyak didukung oleh elite, sementara mayoritas masyarakat yang tercermin dari percakapan media sosial justru menolak,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Neni mengajak publik untuk kritis dan terlibat aktif dalam diskursus tersebut.
“Pertanyaannya, apakah benar pilkada dipilih oleh DPRD ini sesuai dengan konstitusi? Dan apakah ini masih mencerminkan semangat demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi?” pungkasnya.
