KALBAR SATU ID – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mendorong pemerintah menata ulang kebijakan tata ruang dan menerapkan moratorium konversi hutan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang.
Hasto menegaskan, perubahan fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, termasuk kelapa sawit, perlu dihentikan. Ia juga menyoroti dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan perkebunan.
“Politik tata ruang harus kita galakkan kembali. Hutan harus ada moratorium, tidak boleh dikonversi,” tegas Hasto.
Menurutnya, ancaman El Nino ekstrem juga perlu diantisipasi, terutama di kawasan gambut yang berpotensi menjadi titik api dan memicu kebakaran. Ia menilai langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi perlu diperkuat untuk menghadapi risiko tersebut.
Selain itu, Hasto mengajak masyarakat dan pemerintah menggalakkan gerakan merawat lingkungan melalui penanaman pohon dan reboisasi secara serentak.
Ia menilai, penghijauan kembali kawasan hutan tidak hanya membantu memulihkan lingkungan, tetapi juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Hasto turut menyinggung komitmen Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam menjaga kawasan hutan, termasuk kebijakan terkait perizinan perluasan perkebunan kelapa sawit.
