KALBAR SATU ID – Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengkritik langkah Sanusi yang melantik anaknya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) di Kabupaten Malang. Hasto menyebut praktik tersebut dinilai kurang elok karena berpotensi mencederai prinsip meritokrasi dalam pemerintahan.
“Ya, kami telah mendapat informasi seperti itu. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut,” kata Hasto saat diwawancarai di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Menurutnya, sistem meritokrasi harus menjadi dasar dalam pengisian jabatan publik agar pemerintahan berjalan secara profesional dan adil.
Baca juga: Bupati Kubu Raya Apresiasi Bank Kalbar di HUT ke-62: Responsif dan Peduli Masyarakat
“Karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita tidak bisa mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, Hasto menyebut pendidikan politik memang dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Namun ia menegaskan hal tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan dalam tata kelola pemerintahan.
“Prinsipnya jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan,” jelasnya.
Hasto juga menilai situasi di mana seorang bupati melantik anaknya sebagai kepala dinas dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Kalau orang Jawa itu bilang, ‘kurang elok’. Bapaknya bupati, anaknya kepala dinas,” pungkasnya.
