Kapolda Kalbar Ungkap Empat Isu Strategis yang Perlu Diantisipasi Bersama

Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Albert Teddy Benhard Sinipar, S.I.K., M.H.,
Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Albert Teddy Benhard Sinipar, S.I.K., M.H.,saat memberikan sambutan dalam kegiatan Silaturahmi Mitra Strategis, Rabu (19/8/26).

KALBAR SATU ID – Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Albert Teddy Benhard Sinipar, S.I.K., M.H., menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai perlu diantisipasi bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kalimantan Barat.

Hal tersebut disampaikan Kapolda Kalbar dalam kegiatan Silaturahmi Mitra Strategis dengan Kapolda Kalimantan Barat bertema “Menyambut Sinergi dan Kolaborasi, Perkuat Soliditas dan Kamtibmas untuk Kalimantan Barat Maju Berkelanjutan” di Pontianak, Rabu (19/8/2026).

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Albert Teddy menegaskan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara Polri dengan Perkumpulan Merah Putih (PMP) Kalbar, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang menuntut kepolisian untuk aktif membangun komunikasi guna meminimalisasi berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan pertentangan maupun gesekan sosial sejak dini.

“Forum silaturahmi ini hadir sebagai ruang untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang harmonis sekaligus memperkuat kolaborasi dan kemitraan antara Polri dengan segenap elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” ujarnya.

Kapolda kemudian memaparkan empat isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Isu pertama adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia menyebut berdasarkan data yang disampaikan dalam paparannya, sejumlah wilayah kabupaten di Kalbar telah terdampak karhutla, di antaranya Ketapang, Kubu Raya, Mempawah, Sambas, Bengkayang, dan Kayong Utara.

Kondisi tersebut, kata dia, perlu diantisipasi karena Kalbar masih menghadapi periode kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga akhir September. Kekeringan, cuaca panas, angin kencang, serta menurunnya ketersediaan air dinilai dapat memperbesar risiko karhutla.

Albert Teddy juga menekankan bahwa persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan faktor cuaca, tetapi juga faktor manusia, ekonomi, sengketa lahan, hingga potensi kelalaian korporasi.

Dampak karhutla, lanjutnya, tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat memicu kekeringan, konflik perebutan air, gagal panen, tekanan ekonomi, gangguan kesehatan akibat asap, hingga munculnya kepanikan akibat informasi yang tidak benar.

Dalam penanganan karhutla, Kapolda menegaskan Polri akan mengedepankan pendekatan humanis terhadap masyarakat, khususnya petani dan masyarakat kecil. Namun, tindakan tegas akan dilakukan terhadap korporasi yang terbukti melakukan pembakaran dan menimbulkan dampak bagi masyarakat.

“Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan segenap pihak, jajaran pemerintah, Forkopimda, BPBD, petugas Damkar, para relawan, Masyarakat Peduli Api, ataupun stakeholder yang sudah memberikan sumbangsih tenaga, waktu, pikiran, bahkan materi,” katanya.

Hoaks dan ujaran kebencian menjadi isu strategis kedua yang disoroti Kapolda.

Ia mengingatkan bahwa perkembangan era digital membuat masyarakat semakin mudah terhubung dan menerima berbagai informasi. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan kemampuan memilah informasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh berita bohong maupun narasi yang sengaja dibangun untuk membentuk opini publik.

Kapolda mengajak masyarakat mengedepankan critical thinking, melakukan analisis terhadap informasi, serta memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya.

“Bebas bukan berarti tanpa etika. Pemanfaatan media sosial ini ibarat pedang bermata dua,” tegasnya.

Isu ketiga yang menjadi perhatian adalah dampak pembangunan dan kegiatan investasi.

Menurutnya, pembangunan proyek strategis dan investasi memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pertanian, perkebunan, perdagangan, hingga perkembangan UMKM.

Namun, di sisi lain terdapat potensi persoalan yang harus diantisipasi, seperti pencemaran lingkungan, alih fungsi hutan, banjir, penurunan kualitas air, konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat adat, serta belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal.

Karena itu, ia mendorong peningkatan kapasitas generasi muda Kalbar agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan mampu mengambil peluang dari masuknya investasi di daerah.

“Kalau bisa kita selesaikan di atas mencair, tapi sebenarnya di bawahnya akarnya sangat keras. Apabila tidak kita kelola dengan komunikasi yang baik dan terbuka, tentu berpotensi terjadi konflik ke depan yang seiring waktu berpeluang meningkat eskalasinya,” jelasnya.

Sementara isu keempat adalah intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

Kapolda menjelaskan intoleransi merupakan sikap yang tidak menghargai perbedaan, sedangkan radikalisme dapat berkembang melalui pemikiran maupun tindakan ekstrem yang menggunakan cara-cara tidak konstitusional. Adapun terorisme dapat menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat dan berkembang melalui propaganda, termasuk melalui media sosial.

Ia mengingatkan bahwa konten-konten semacam itu dapat menyasar generasi muda, khususnya anak-anak dan remaja.

Untuk mengantisipasinya, masyarakat diminta lebih selektif dalam memilih sumber informasi, mengenali tanda-tanda radikalisasi, menghindari provokasi terhadap kelompok tertentu, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.

Kapolda juga mengajak masyarakat memperbanyak literasi melalui artikel, buku, dan sumber informasi terpercaya sebagai pembanding terhadap isu yang berkembang di media sosial.

“Periksa dulu kebenarannya, baru sebarkan. Dan silakan lapor jika ada informasi atau hal-hal mencurigakan yang mengarah kepada teror,” pesannya.

Ia menegaskan, sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam mencegah potensi gangguan keamanan agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata.

Melalui forum silaturahmi tersebut, Kapolda berharap komunikasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, Perkumpulan Merah Putih (PMP) Kalbar, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat semakin kuat sehingga berbagai persoalan sosial di Kalimantan Barat dapat diantisipasi dan diselesaikan secara bersama-sama demi terwujudnya kamtibmas yang aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Ikuti GOOGLE NEWS atau Join Channel TELEGRAM

Pos terkait