KALBAR SATU ID – Komisi V DPR RI mendorong percepatan pembangunan Bendungan Cibeet di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang hingga kini masih menghadapi kendala anggaran dan pembebasan lahan.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bogor untuk melihat langsung progres pembangunan Bendungan Cibeet.
Menurut Lasarus, pembangunan bendungan tersebut masih mengalami hambatan, terutama terkait ketersediaan anggaran dan proses pembebasan lahan.
“Bendungan ini agak sedikit terhambat karena kendala anggaran yang belum masuk. Pembebasan lahannya pun masih terkendala sangat besar,” ujar Lasarus, dalam unggahan Instagram pribadinya.
Ia menyebut, hingga saat ini progres pembebasan lahan baru mencapai sekitar 8 persen. Artinya, masih terdapat lebih dari 90 persen lahan yang belum dibebaskan, termasuk di kawasan tapak bendungan.
“Baru 8 sekian persen saja, masih ada 91 sekian persen lahannya belum bebas. Bahkan di tapak bendungannya pun masih ada lahan yang belum dibebaskan,” katanya.
Lasarus berharap kunjungan kerja Komisi V DPR RI dapat menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan pembangunan Bendungan Cibeet.
Ia juga meminta dukungan dan kerja sama seluruh pihak, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk mempercepat proses pembebasan lahan sehingga pembangunan bendungan dapat segera dilanjutkan dan diselesaikan.
“Kami berharap bendungan ini segera bisa selesai dibangun. Kerja sama semua pihak, terutama pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, kami harapkan untuk bisa membantu mempercepat pembebasan lahan,” ucapnya.
Selain itu, Komisi V DPR RI mendorong agar pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey dapat segera masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami dari Komisi V mendorong supaya ini cepat, masukkan Bendungan Cibeet dan Cijurey ke Proyek Strategis Nasional,” tegas Lasarus.
Percepatan pembangunan kedua bendungan tersebut diharapkan dapat didukung melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penyelesaian persoalan pembebasan lahan dan dukungan anggaran.
