KALBAR SATU ID – Setiap kali Presiden Prabowo Subianto naik ke podium, baik di panggung nasional maupun internasional, entah di Sidang Umum PBB, KTT G20, atau forum bilateral dengan pemimpin negara adidaya, ia selalu berhasil mencuri perhatian. Gayanya tegas, menghentak podium dengan penuh percaya diri, bicara soal kemandirian, anti-asing, membela Palestina di forum dunia, bahkan menawarkan 20.000 tentara perdamaian untuk Gaza. Media asing meliput, rakyat domestik bertepuk tangan. Pidatonya di PBB September 2025 bahkan dipuji Presiden Donald Trump.
Tapi begitu kembali ke dalam negeri, antara panggung dengan implementasi, muncul jarak yang menganga lebar. Narasi “demi rakyat” berhadapan dengan realitas kebijakan yang sporadis dan insidental. Keteraturan hilang, kejelasan arah kabur. Yang tersisa adalah kebingungan publik, apakah ini pemerintahan yang punya peta jalan jangka panjang, ataukah sekadar berlari dari satu panggung ke panggung lain sambil melempar janji yang seringkali tidak sinkron?
Sosok Ganda, Prabowo vs Subianto
Jika kita melihat dan mendengar apa yang disampaikan diatas panggung saat berpidato dan implementasi kebijakan, kita seolah melihat “dua entitas berbeda” dalam diri presiden kita. Prabowo, adalah sosok yang bicara soal kemandirian, anti-asing, dan membela Palestina di podium. Sementara Subianto, adalah sosok yang bergabung dengan Board of Peace (BOP) yang menjamin keamanan Israel dan menjadi “anak manis” di hadapan kepentingan Amerika dengan dalih keamanan kolektif.
Logika non-blok dan anti-asing yang dikumandangkan di mimbar internasional hanya menjadi komoditas orasi. Sementara kebijakan luar negeri justru semakin merapat ke pelukan negara adidaya. Kunjungan demi kunjungan ke luar negeri, yang dikritik banyak pihak karena frekuensinya yang tinggi di awal pemerintahan, memperkuat kesan bahwa diplomasi lebih diutamakan ketimbang konsolidasi domestik.
Salah satu lembaga survey yang merilis hasil survenya pada September 2025 menunjukkan 78,6% rakyat Indonesia menolak pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, hanya 12,4% mendukung. Namun dalam pidato di PBB, Prabowo dengan enteng menyatakan, “Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel” setelah Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini memicu badai komentar di media sosial. Netizen membandingkan dengan pidato Presiden Kolombia Gustavo Petro yang jauh lebih tegas mengutuk Israel, sementara Prabowo dianggap “menjilat sepatu Israel” oleh sebagian warganet.
Inilah paradoks pertama, narasi antikolonialisme di mimbar dunia, tetapi sikap lunak terhadap negara yang sedang melakukan genosida di Gaza. Dosen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, Kishino Bawono, menilai pidato Prabowo sangat umum, bahkan agak kurang. Ia bicara hal-hal standar, seperti media Barat mainstream yang mengabaikan keberadaan pelaku kejahatan kemanusiaan.
Lebih ironis lagi, dalam pidato di KTT PBB tentang Palestina, Prabowo sama sekali tidak menyebut kata “genosida”. Baru muncul satu kali saat Sidang Umum PBB, itupun tidak secara khusus merujuk situasi di Palestina. Yang ia sebut hanya “bencana kemanusiaan” (human catastrophe), sebuah eufemisme yang sangat berhati-hati, seolah takut menyinggung pihak tertentu.
Efisiensi Semu di Tengah Pemborosan Nyata.
Paradoks kedua terletak pada narasi efisiensi. Presiden berteriak soal efisiensi dan akan mengejar koruptor, namun di saat yang sama, struktur kabinet membengkak dengan kementerian baru dan wakil menteri yang berlipat ganda. Di tengah narasi penghematan, pejabat justru dibekali armada mewah, Alphard, Land Cruiser, hingga Maung yang berlalu lalang di jalan-jalan Jakarta.
Koperasi Merah Putih, program ambisius dengan target 80.000 unit, justru membangun gedung-gedung baru dari nol di lokasi terpencil yang secara logika bisnis ini sulit dinalar. Sementara itu, pemberdayaan aset yang sudah ada diabaikan. Ini bukan efisiensi, ini pemborosan terselubung dengan jargon pemberdayaan desa.
Yang paling mencuat adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo mengalokasikan anggaran Rp 335 triliun untuk MBG pada 2026, naik drastis dari Rp 71 triliun pada 2025. Ia menegaskan bahwa dana ini bukan pemborosan, melainkan hasil efisiensi besar-besaran yang menghemat Rp 308 triliun dari belanja kementerian dan transfer daerah.
Namun publik bertanya, jika efisiensi sebesar itu benar-benar terjadi, mengapa tidak dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan gantung, gefung-gedung sekolah yang mulai rapuh atau air bersih? Mengapa harus terpusat pada satu program yang rawan penyalahgunaan, tanpa perencanaan matang dan belum teruji efektivitasnya dalam jangka panjang?
Data menunjukkan program MBG penuh masalah. Ribuan kasus keracunan makanan terjadi. Kualitas gizi dipertanyakan. Sistem distribusi carut-marut, Transparansi minim. Namun anggaaran terus membengkak. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan bahwa per 31 Desember 2025, MBG baru menyerap Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu Rp 71 triliun, dengan penerima manfaat 56,13 juta dari target 82,9 juta.
Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan anggaran MBG Rp 335 triliun pada 2026 tidak akan habis terpakai. Jika memang tidak habis, mengapa harus dianggarkan sebesar itu? Ini bukan kehati-hatian fiskal, ini arogansi anggaran.
Pendidikan dan Kesehatan: Investasi atau Elitisme?
Paradoks ketiga muncul di sektor fundamental, yakni pendidikan dan kesehatan. Kebijakan di sektor ini menunjukkan kemunduran yang mengkhawatirkan. Anggaran pendidikan turun 40%, kesehatan turun 20%, dan manfaat BPJS dipersempit. Di sisi lain, pemerintah lebih memilih program populis Makan Bergizi Gratis yang memakan anggaran lebih dari satu triliun setiap hari, daripada menjamin pendidikan gratis yang berkualitas.
Hingga beberapa hari ini muncul gugatan ke Mahkamah Konstitusi dari Yayasan Taman Belajar Nusantara dan sejumlah mahasiswa serta guru honorer yang meminta MK melarang penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG. Mereka khawatir penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG telah mempersempit ruang penganggaran pendidikan sehingga memengaruhi layanan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidikan.
Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda pun memunculkan tanda tanya besar. Sekolah-sekolah ini justru memperlebar jurang kesenjangan, menciptakan kasta pendidikan baru, alih-alih memperbaiki jutaan sekolah yang sudah ada. Guru honorer tetap sengsara, gedung sekolah roboh, tapi pembangunan sekolah elit baru terus digeber. Ini bukan investasi SDM, ini elitisme baru dengan bungkus populisme.
Estetika di Atas Tragedi: Kasus Gentengisasi
Paradoks keempat adalah yang paling menyakitkan, estetika visual seolah lebih penting daripada nyawa dan pemulihan ekonomi warga yang terdampak banjir dan longsor. Di saat Aceh dan Sumatera masih berdarah akibat bencana alam, fokus pemerintah justru jatuh pada “gentengisasi”.
Ini adalah puncak dari kebijakan yang kehilangan prioritas dan tanpa perencanaan. Estetika dan keseragaman visual seolah lebih penting daripada nyawa dan pemulihan ekonomi warga yang terdampak banjir dan longsor. Bencana menjadi momen “pencitraan” ketimbang momentum untuk menunjukkan empati dan responsivitas pemerintah.
Rakyat Kecil yang Terhimpit Peraturan
Paradoks kelima adalah yang paling pahit dirasakan rakyat jelata, narasi “ingin mati di jalan rakyat” terasa hambar ketika realitasnya rakyat justru dicekik. Pajak kendaraan naik, PBB naik, pajak jual-beli tanah naik, hingga pajak konsumsi melonjak naik. Bahkan wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah langkah mundur yang merampas hak kedaulatan rakyat, mengembalikan kekuasaan ke tangan elit partai.
Demokrasi yang dijanjikan sebagai mekanisme kontrol ternyata digerogoti dari dalam. Rakyat diberi hak memilih, tetapi pilihan mereka tidak lagi menentukan siapa yang akan memimpin. Suara rakyat hanya menjadi formalitas, sementara keputusan sesungguhnya ada di ruang gelap elit partai yang penuh dengan tawar-menawar kepentingan.
Indonesia yang Kehilangan Kompas
Prabowo ingin menyelesaikan “Paradoks Indonesia”, namun ia gagal menyadari bahwa dirinya sendiri adalah paradoks tersebut. Antara retorika kejayaan 2045 dengan kebijakan harian yang sporadis dan insidental, ada jurang lebar yang bernama ketidaksinkronan.
Jika arah bangsa ini terus ditentukan oleh keinginan yang berubah-ubah (mood-based policy) dan bukan berdasarkan kebutuhan mendasar rakyat, maka “Indonesia Emas” mungkin hanya akan menjadi “Indonesia Cemas”, terjebak dalam utang, pajak, dan elitisme yang kaku.
Presiden boleh saja terus berpidato di berbagai panggung dunia dengan percaya diri, menghentak podium, berbicara tentang kemandirian dan antikolonialisme. Tapi selama kebijakan dalam negeri tidak sinkron dengan retorika itu, selama prioritas masih terbalik-balik, selama rakyat kecil masih menjadi objek pajak ketimbang subjek pembangunan, maka semua pidato megah itu hanya akan jadi angin lalu yang tak meninggalkan jejak bermakna.
Pertanyaan Mendasar yang Harus Dijawab
Di tengah hiruk-pikuk program dan janji, ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab dengan memuaskan.
Pertama, apakah pemerintahan ini punya master plan yang jelas dan terukur, ataukah hanya berlari dari satu program ke program lain tanpa evaluasi mendalam?
Kedua, mengapa setiap program baru selalu dimulai dengan pembangunan dari nol, bukan pemberdayaan aset yang sudah ada? Apakah ini mentalitas “proyek” yang lebih mengutamakan potensi komisi ketimbang efektivitas?
Ketiga, bagaimana bisa program sebesar MBG dengan anggaran Rp 335 triliun tidak memiliki mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang kuat? Mengapa publik harus percaya begitu saja tanpa data evaluasi yang komprehensif?
Keempat, jika memang efisiensi Rp 308 triliun benar-benar terjadi, mengapa tidak diaudit secara independen dan dipublikasikan secara transparan? Atau efisiensi ini hanya permainan angka di atas kertas?
Kelima, bagaimana posisi Indonesia di mata dunia ketika presidennya bicara soal perdamaian dan kemanusiaan di PBB, tetapi di dalam negeri prioritasnya adalah genteng dan estetika ketimbang korban bencana?
Negara Butuh Konsistensi, Bukan Retorika
Rakyat tidak bisa makan pidato. Rakyat tidak bisa disekolahkan dengan janji. Rakyat tidak bisa disembuhkan dengan retorika. Yang rakyat butuhkan adalah konsistensi antara kata dan perbuatan, antara janji kampanye dan implementasi kebijakan, antara pidato di panggung internasional dan realitas di lapangan.
Sejarah mencatat bahwa pemimpin besar bukan diukur dari seberapa megah pidatonya, melainkan dari seberapa nyata dampak kebijakannya terhadap kehidupan rakyat. Bukan dari seberapa sering ia tampil di panggung dunia, melainkan dari seberapa dalam ia memahami denyut nadi bangsanya sendiri.
Prabowo Subianto punya kesempatan besar untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar orator ulung, tetapi juga negarawan sejati yang mampu menerjemahkan visi menjadi aksi konkret. Tapi waktu terus berjalan, dan rakyat semakin tidak sabar menunggu janji-janji itu turun dari langit retorika ke bumi realitas.
“Rakyat tidak bisa makan pidato, dan negara tidak bisa maju hanya dengan mengganti warna genteng.”
Inilah paradoks kenegaraan era Prabowo, megah di panggung, kacau di belakang layar. Terorganisir dalam berbicara, tetapi sporadis dalam bertindak. Vokal untuk dunia, tetapi bisu untuk rakyatnya sendiri. Dan jika ini terus berlanjut, yang tersisa bukan Indonesia Emas 2045, melainkan Indonesia yang kehilangan arah di tengah pusaran kebijakan yang tak menentu.
Penulis: HUSNUL HAKIM SY, MH., Dekan FISIP UNIRA MALANG, Pemerhati Kebijakan dan Hukum.
