KALBAR SATU ID – Ketua PC PMII Kota Pontianak, Baidowi, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung adanya dugaan aksi demonstrasi mahasiswa yang dibayar. Ia menilai pernyataan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi merusak kualitas demokrasi di Indonesia.
Dalam keterangannya, Baidowi menegaskan bahwa respons pemerintah terhadap gelombang kritik publik seharusnya dilakukan secara substantif, bukan dengan narasi yang menyudutkan gerakan mahasiswa.
“Kami sangat menyayangkan pernyataan Presiden yang mencerminkan kegagalan dalam merespons isu-isu krusial. Ketika aksi massa dihadapi dengan sinisme dan simplifikasi, pada titik itulah esensi demokrasi kita sedang mengalami degradasi,” ujarnya.
Menurutnya, fokus utama kami dan kawan-kawan mahasiswa saat ini adalah mendorong Evaluasi Total Kabinet Merah Putih Prabowo–Gibran, yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan rakyat. Namun, alih-alih menanggapi tuntutan tersebut, pemerintah justru mengalihkan perhatian publik.
“Alih-alih menjawab tuntutan substantif kami, Presiden justru terjebak dalam narasi pengalihan isu yang menyerang integritas moral mahasiswa,” tegas Baidowi.
Ia menilai, sikap demikian mencerminkan pola kepemimpinan yang tidak terbuka terhadap kritik serta minim sensitivitas terhadap aspirasi publik. Padahal, dalam sistem demokrasi, kritik dari mahasiswa merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol sosial.
Lebih lanjut, Baidowi menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh direduksi dengan tudingan yang belum terbukti. Menurutnya, hal tersebut justru dapat melemahkan ruang partisipasi publik dan menciptakan preseden buruk bagi kehidupan demokrasi ke depan.
“Gerakan mahasiswa adalah bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal jalannya pemerintahan. Bukan untuk dideligitimasi, tetapi untuk didengar dan dijawab secara serius,” pungkasnya.
Pernyataan Presiden sebelumnya memicu beragam respons dari berbagai elemen masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, yang menilai narasi tersebut berpotensi mengaburkan substansi kritik terhadap kinerja pemerintah.
