KALBAR SATU ID – PDI Perjuangan menilai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus menjadi momentum evaluasi nasional terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan, penegakan konstitusi, supremasi hukum, serta pemulihan etika demokrasi di Indonesia.
”PDI Perjuangan menegaskan pengunduran diri Wapres Gibran harus menjadi momentum koreksi nasional terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan, penegakan konstitusi, supremasi hukum, dan pemulihan etika demokrasi. Persoalan ini bukan sekadar menyangkut pergantian seorang pejabat negara, melainkan menyentuh aspek fundamental tentang legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab moral pemimpin terhadap rakyat,” tegas Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Mundurnya Gibran Tak Boleh Hapus Tanggung Jawab Konstitusional Dan Evaluasi Atas Proses Pencalonannya
Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan, pengunduran diri Gibran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan konstitusional yang muncul selama proses pencalonannya sebagai wakil presiden.
“Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah terjadi,” tegasnya.
Republik Indonesia Harus Dijaga Dengan Konstitusi, Dipimpin Nurani, Dan Diabdikan Sepenuhnya Kepada Rakyat.
PDI Perjuangan mengajak seluruh kekuatan politik nasional menjadikan pengunduran diri Wakil Presiden sebagai titik refleksi untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.
PDI Perjuangan juga menyerukan penguatan independensi lembaga negara, penegakan supremasi hukum, serta pemulihan etika politik sebagai fondasi penting bagi kehidupan demokrasi ke depan.
