KALBAR SATU ID – Abu Mas’ud menyambut baik terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Ia meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera mengambil langkah konkret dengan menyusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan hukum untuk mengatur pelarangan dan pengawasan peredaran vape.
Sebagai politisi muda Nahdlatul Ulama, Abu Mas’ud menilai terbitnya fatwa tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan vape bukan sekadar menyangkut tren gaya hidup, tetapi juga berkaitan dengan ancaman kesehatan, ketergantungan nikotin, serta potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika maupun zat adiktif lainnya.
Ia menilai penyalahgunaan vape menjadi persoalan yang perlu diantisipasi secara serius. Terlebih, perangkat rokok elektrik relatif mudah dibawa dan digunakan sehingga dikhawatirkan membuka celah penyalahgunaan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda dan pelajar.
Abu Mas’ud menegaskan, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 6 November 2026 telah memberikan landasan keagamaan yang jelas. Dalam ketentuan hukumnya, MUI menetapkan bahwa penggunaan vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Sesuai dengan sebagai pengigat kita Rasulullah SAW bersabda:
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
Artinya:
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”
(HR. Ibnu Majah dan lainnya).
Hadis ini menjadi landasan kaidah fikih untuk menghindari perbuatan yang membawa mudarat.
Tidak hanya penggunaan, fatwa tersebut juga menyatakan bahwa penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Begitu pula aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik.
“Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan hanya berhenti pada sosialisasi, tetapi harus ada langkah nyata melalui regulasi daerah. Kami mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar segera menginisiasi Perda terkait larangan dan pengawasan vape,” tegas Abu Masud saat ditemui di kantor DPW PKB Kalbar.
Ia secara khusus juga mendorong Fraksi PKB DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk mengambil peran aktif memperjuangkan lahirnya regulasi tersebut melalui fungsi legislasi di DPRD.
Menurutnya, Fraksi PKB memiliki ruang untuk membawa persoalan ini menjadi agenda pembahasan bersama pemerintah daerah. Ia berharap para legislator PKB dapat menyuarakan pentingnya perlindungan masyarakat dari bahaya penggunaan dan penyalahgunaan rokok elektrik.
“Saya berharap Fraksi PKB DPRD Kalbar dapat mengawal dan memperjuangkan persoalan ini. Fatwa MUI harus menjadi momentum untuk menghadirkan kebijakan daerah yang memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda,” ujarnya.
Abu Mas’ud juga menyoroti langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Surat edaran yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026 tersebut melarang seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.
Menurut Abu Mas’ud, kebijakan Polri tersebut menunjukkan bahwa potensi penyalahgunaan vape telah menjadi perhatian serius, terutama terkait perkembangan modus peredaran narkotika yang memanfaatkan cairan rokok elektrik sebagai media penyamaran.
Ia menilai langkah pencegahan seperti yang dilakukan Polri perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan berbagai institusi lainnya. Namun, pengaturan di tingkat daerah tetap perlu disesuaikan dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, ia meminta pengawasan diperketat terhadap peredaran produk vape, khususnya di lingkungan pendidikan, tempat hiburan, pusat keramaian, serta kawasan yang banyak menjadi tempat berkumpulnya anak muda.
Abu Mas’ud Bendahara Wilayah DPW PKB Kaliamantan Barat berharap penyusunan Perda nantinya melibatkan DPRD, MUI, Badan Narkotika Nasional (BNN), aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, serta berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya mengatur pembatasan atau larangan, tetapi juga mencakup pengawasan peredaran, pencegahan penyalahgunaan, edukasi masyarakat, serta mekanisme penegakan hukum.
“Badan Narkotika Nasional ( BNN ) dan Kepolisian bisa memberikan penyuluhan kepada anak muda baik mahasiswa dan kalangan pelajar sehingga bisa mencegah terjadinya perusakan terhadap generasi muda,” Tegas Abu
Ia juga mengingatkan bahwa rekomendasi MUI meminta pemerintah memperkuat regulasi pengendalian dan pelarangan vape, memperketat pengawasan produk, serta menutup celah peredaran narkotika melalui perangkat rokok elektrik.
Kalimantan Barat saat ini menjadi salah satu daerah yang mendapatkan Bonus Demografi yang sangat potensial, sehingga personal rekok elektrik merusak anak muda dikalimantan barat dan menghambat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) yang saat ini tengah mengalami kenaikan setiap tahun.
“Jangan sampai kita terlambat mengambil langkah ketika penyalahgunaan vape semakin meluas. Ini bukan hanya persoalan rokok elektrik, tetapi juga menyangkut perlindungan kesehatan dan masa depan generasi muda. Karena itu, Pemprov Kalbar harus menyambut Fatwa MUI ini dengan kebijakan konkret. Kami juga mendorong Fraksi PKB DPRD Kalbar agar memperjuangkan Perda sebagai bentuk komitmen melindungi masyarakat,” pungkasnya.
Abu Mas’ud berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama DPRD dapat segera mengkaji langkah regulasi tersebut. Ia menegaskan bahwa perlindungan generasi muda dari bahaya penggunaan dan penyalahgunaan vape harus menjadi perhatian bersama, dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
