KALBAR SATU ID – Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Barat, H. Mulyadi Tawik, SE., ME., mendorong pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, termasuk mengkaji penanganannya sebagai bencana nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Mulyadi dalam agenda Green Party: Karhutla di Kalimantan Barat, Tantangan, Kebijakan, dan Solusi Berkelanjutan di Hotel Aston Pontianak, Kamis (15/10/2026).
Menurut Mulyadi, dampak karhutla tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan lahan terbakar. Kebakaran juga berdampak langsung terhadap kesehatan, mata pencaharian, dan kehidupan masyarakat.
“PKB melihat langsung dampak karhutla yang dirasakan masyarakat. Karena itu, kami mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mengambil langkah serius, bukan hanya memadamkan api, tetapi juga memulihkan lingkungan dan kehidupan masyarakat setelah kebakaran,” tegas Mulyadi.
Ia menilai, penanganan karhutla membutuhkan kebijakan yang lebih kuat dan koordinasi lintas pemerintahan. Pemerintah harus memastikan upaya pencegahan, pemadaman, dan pemulihan berjalan secara terpadu agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Mulyadi juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam upaya menjaga hutan dan mencegah kebakaran. Menurutnya, masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal tentang lingkungan yang perlu dihargai dan dijadikan bagian dari solusi.
“Penanganan karhutla tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Masyarakat adat dan masyarakat lokal harus dilibatkan. Mereka memahami kondisi wilayahnya dan harus menjadi bagian penting dalam menjaga hutan serta memulihkan lingkungan,” ujarnya.
Selain itu, Mulyadi meminta agar daerah yang masih menghadapi titik kebakaran, khususnya Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, mendapatkan perhatian dan penanganan khusus.
Ia menegaskan, pemulihan pascakarhutla harus menjadi prioritas agar ekosistem yang rusak dapat kembali pulih dan masyarakat yang kehilangan lahan maupun sumber penghidupan memperoleh dukungan.
“Bagi PKB, yang paling penting adalah bagaimana karhutla ini diantisipasi, ditangani secara serius, dan dipulihkan setelah kebakaran. Kita ingin lingkungan Kalimantan Barat kembali pulih dan masyarakat tidak terus menjadi korban,” tutup Mulyadi.
Melalui agenda Green Party, PKB Kalimantan Barat mendorong kebijakan penanganan karhutla yang berpihak pada keselamatan masyarakat, menghormati hak masyarakat adat, serta menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
