KALBAR SATU ID – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Barat, H. Mulyadi Tawik, SE., ME., menyampaikan sikap politik PKB terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Green Party: Karhutla di Kalimantan Barat, Tantangan, Kebijakan, dan Solusi Berkelanjutan di Hotel Aston Pontianak, Kamis (15/10/2026).
Mulyadi menegaskan, PKB merasakan langsung dampak karhutla yang tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, mulai dari lahan yang terbakar hingga ancaman terhadap kesehatan.
Menurutnya, persoalan karhutla harus menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya dirasakan secara luas oleh masyarakat Kalimantan Barat. Karena itu, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada upaya pemadaman api, tetapi harus dilanjutkan dengan langkah pemulihan lingkungan dan ekosistem yang terdampak.
“PKB merasakan langsung dan melihat akibat dari karhutla ini. Masyarakat tidak hanya mengalami kerugian akibat lahan yang terbakar, tetapi juga menghadapi dampak terhadap kesehatan,” ujar Mulyadi.
Ia menyampaikan, melalui agenda Green Party, PKB menyatakan sikap untuk mewakili aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan karhutla dilakukan secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Mulyadi menekankan bahwa pemerintah perlu memperkuat langkah antisipasi agar kebakaran serupa tidak terus berulang. Namun, menurutnya, hal yang tidak kalah penting adalah memastikan penanganan pascakebakaran berjalan secara serius, terutama dalam memulihkan kawasan yang telah mengalami kerusakan.
“PKB hari ini menyatakan sikap untuk mewakili masyarakat dalam menyampaikan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat bagaimana cara mengantisipasi karhutla. Yang paling penting juga adalah penanganan pascakarhutla, sehingga ekosistem di Kalimantan Barat bisa kembali pulih,” tegasnya.
Sekitar 38 Ribu Hektare Lahan Terbakar
Mulyadi turut menyoroti luas lahan terbakar yang disebut mencapai kurang lebih 38 ribu hektare. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menghilangkan tutupan vegetasi, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah titik kebakaran di beberapa kabupaten. Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara menjadi wilayah yang menurutnya memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah serta pihak terkait.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan karhutla masih membutuhkan penguatan, terutama melalui pemantauan titik api, kesiapsiagaan petugas, koordinasi lintas wilayah, serta dukungan terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan kebakaran.
PKB Dorong Pemulihan Lingkungan Berkelanjutan
Bagi PKB, penanganan karhutla harus mencakup tiga aspek utama, yakni pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Ketiganya perlu berjalan secara terpadu agar dampak kebakaran tidak terus berulang dan masyarakat tidak kembali menanggung kerugian yang sama setiap musim kemarau.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat terdampak memperoleh perhatian yang memadai, khususnya terkait kesehatan, pemulihan lahan, dan keberlangsungan mata pencaharian. Sementara itu, kawasan yang mengalami kerusakan perlu mendapatkan langkah rehabilitasi sesuai dengan kondisi ekologis masing-masing wilayah.
Mulyadi berharap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat memperkuat sinergi dalam menentukan kebijakan penanganan karhutla, termasuk memberikan perhatian khusus terhadap daerah yang masih menghadapi titik kebakaran.
Melalui agenda Green Party, PKB Kalimantan Barat menegaskan pentingnya menjadikan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Persoalan karhutla, menurut pesan yang disampaikan Mulyadi, bukan sekadar persoalan api dan lahan terbakar, melainkan juga menyangkut kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, serta masa depan ekosistem Kalimantan Barat.
PKB mendorong agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga memastikan pemulihan lingkungan dan kehidupan masyarakat berjalan secara berkelanjutan.
