KALBAR SATU ID — Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (UNISMA), Prof. H. M. Mas’ud Sa’id, MM., Ph.D., menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam merawat keberagaman dan moderasi beragama di Indonesia saat ini bukan lagi perbedaan suku atau agama, melainkan kesenjangan sosio-ekonomi.
Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Nasional Moderasi Beragama Lanjutan bertema “Penguatan Moderasi Beragama dan Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal” yang diselenggarakan di Aula Sultan Syarif Abdurahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (16 September 2026). Kegiatan akademis ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Universitas PGRI Pontianak dan UNISMA Malang.
Dalam paparannya, Prof. Mas’ud memetakan bahwa Indonesia secara kultural dan struktural telah sukses merajut kerukunan dalam keragaman suku, bahasa, pulau, dan agama. Kendati demikian, faktor kesejahteraan dan keadilan ekonomi tetap menjadi penentu utama stabilitas sosial bernegara.
“Kalau ada gap (kesenjangan) terlalu tinggi, pasti chaos. Tapi walaupun berbeda suku, agama, bangsa, dan warna kulit, kalau nasib dan kesejahteraannya tidak terpaut jauh, masyarakat akan hidup sejahtera dan rukun,” ujar Prof. Mas’ud di hadapan ratusan peserta seminar.
Ia juga merujuk pada pemikiran strategis Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dalam riset sosial-pertahanan, di mana dinamika tantangan dan konflik modern tidak lagi bertumpu pada perang militer terbuka, melainkan sangat dipengaruhi oleh pertarungan ekonomi dan kebudayaan. Oleh karena itu, solusi konkret untuk menjaga keutuhan bangsa adalah pemerataan ekonomi serta penguatan kebudayaan berbasis kearifan lokal (local wisdom).
Selain isu ekonomi, Prof. Mas’ud turut menyoroti berbagai pandangan keliru (misconception dan misperception) dunia luar terhadap Islam di Indonesia. Menurutnya, stigma yang kerap disematkan oleh pihak barat—seperti anggapan bahwa Islam identik dengan terorisme, kekerasan, tidak kompatibel dengan demokrasi, atau mengabaikan hak asasi manusia (HAM)—terbantahkan sepenuhnya oleh realitas kehidupan berbangsa di Indonesia.
“Salah satu negara Islam yang paling demokratis di dunia adalah Indonesia. Di sini pluralitas dirayakan dengan baik, dan ruang partisipasi publik—termasuk keterwakilan perempuan di parlemen maupun ruang kepemimpinan—berjalan sangat dinamis dan kuat,” tegasnya.
Seminar nasional ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, Kepala Kanwil Kemenag Kalbar Dr. H. Muhajirin Yanis, M.Pd.I., serta para akademisi terkemuka seperti Prof. Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag. dan Prof. Dr. H. Imam Suprayogo. Melalui forum ini, para akademisi, tokoh agama, dan masyarakat Pontianak didorong untuk terus memperkuat kesadaran kolektif, merawat tradisi lokal, serta mengikis kesenjangan demi terciptanya kehidupan berbangsa yang damai dan harmonis.
