KALBAR SATU ID – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Kota Pontianak menyatakan sikap kritis terhadap jalannya pemerintahan Kabinet Merah Putih. Melalui press release resmi, PMII menilai ada kesenjangan nyata antara janji politik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini.
“PMII Cabang Kota Pontianak, sebagai bagian dari elemen gerakan mahasiswa dan kekuatan moral bangsa, menyatakan bahwa pembangunan nasional tidak semata diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan harus mampu menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, stabilitas ekonomi, serta akses pendidikan dan kesehatan yang merata sebagaimana amanat UUD 1945,” demikian pembuka pernyataan PMII.
Berdasarkan hasil kajian, PMII Kota Pontianak memandang terdapat ketidaksesuaian antara janji politik dengan realitas yang dirasakan rakyat. Karena itu, PMII Pontianak merencanakan Aksi Demonstrasi, dengan 5 poin tuntutan utama:
- Tegakkan Amanat UUD 1945 Pasal 33
- Kembalikan Kepercayaan Publik
- Perkuat Kemandirian Ekonomi Nasional
- Reshuffle dan Efisiensi Struktur Kabinet
- Reset Kebijakan BGN dan Bubarkan KDMP, Sejahterakan Guru
“Kami sangat menyayangkan program prioritas tersebut malah menjadi lahan korupsi dan hanya menjadi keuntungan sektoral elit,” Kata Muhammad David dalam press release, Jum’at 19 Juni 2026
Karena itu PMII menuntut evaluasi total dalam tubuh BGN, pemberhentian Program KDMP yang tidak berdampak nyata, serta peningkatan kesejahteraan guru sebagai pilar pendidikan bangsa.
PMII menutup pernyataannya dengan peringatan keras: “Jika pemerintah terus mengabaikan amanat konstitusi, maka kami tidak akan diam. Jika rakyat terus ditekan oleh kebijakan yang tidak adil, maka perlawanan adalah suatu kewajiban.”
