KALBAR SATU ID – PMII Mempawah Soroti Kelanjutan Pembangunan Rumah Dinas Bupati, Dinilai Ingkari Kesepakatan Aksi Mempawah Rencana kelanjutan pembangunan Rumah Dinas Bupati di Mempawah kembali menuai sorotan.
Pasalnya, pada saat aksi yang dilakukan oleh mahasiswa beberapa waktu lalu, pihak pemerintah daerah disebut telah menandatangani tuntutan terkait pembatalan pembangunan tersebut.
Sufiadi, Wakil Ketua II PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Mempawah, menegaskan bahwa kelanjutan proyek ini menjadi bentuk ketidakkonsistenan pemerintah terhadap komitmen yang telah disepakati bersama massa aksi.
“Kami menyayangkan jika pembangunan rumah dinas ini tetap diteruskan. Saat aksi berlangsung, tuntutan pembatalan telah ditandatangani. Artinya ada komitmen moral dan administratif yang seharusnya dihormati. Jangan sampai kepercayaan publik dikhianati,” kata Sufiadi dalam keterangannya, Sabtu (28/2/26).
Menurutnya, dalam kondisi daerah yang masih memiliki banyak kebutuhan mendesak, seperti peningkatan pelayanan publik, infrastruktur dasar, serta kesejahteraan masyarakat, pembangunan rumah dinas bukanlah prioritas utama. Ia menilai anggaran daerah seharusnya lebih difokuskan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
PC PMII Mempawah juga meminta pemerintah daerah untuk transparan dalam pengambilan kebijakan serta membuka ruang dialog secara terbuka kepada masyarakat.
Jika komitmen yang telah disepakati saat aksi tidak dijalankan, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik dan gelombang aksi lanjutan.
“Kami berdiri atas dasar kepentingan masyarakat. Pemerintah harus konsisten dengan apa yang telah ditandatangani. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru melukai rasa keadilan publik,” tutupnya.
