Hari Kesaktian Pancasila, Ketika Reshuffle Kabinet Bertemu Realitas Ekonomi Rakyat

HUSNUL HAKIM SY, MH., Dekan FISIP UNIRA Malang, Pemerhati Kebijakan dan Hukum.
HUSNUL HAKIM SY, MH., Dekan FISIP UNIRA Malang, Pemerhati Kebijakan dan Hukum.

KALBAR SATU ID – Ada yang menarik di hari kesaktian Pancasila hari ini, pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila dan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya. Siang harinya, di Istana Negara, presiden melantik delapan belas pejabat baru dalam reshuffle ketujuh kabinetnya sejak menjabat, dari pergantian Menteri Koordinator, Menteri Luar Negeri, hingga Kapolri baru, Komjen Suyudi Ario Seto, menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bergeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Dua peristiwa itu terjadi di hari yang sama, di kota yang sama, nyaris di jam yang berdekatan.

Kita tidak hendak membaca kebetulan ini secara mistis. Tetapi secara simbolik, peristiwa ini menawarkan satu pertanyaan yang jarang kita ajukan setiap 1 Oktober, yakni jika Pancasila memang sakti, di mana sebenarnya kesaktian itu diuji? Apakah cukup dengan upacara bendera dan tabur bunga di Lubang Buaya, ataukah justru pada keputusan-keputusan kekuasaan yang diambil beberapa jam setelahnya, siapa yang dipilih memimpin, untuk kepentingan siapa, dan apakah keputusan itu benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat?

Dari Peristiwa Berdarah ke Hari Peringatan

Penetapan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila berakar pada Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967, sebagai respons negara atas peristiwa G30S 1965 dan sebagai penegasan bahwa Pancasila berhasil “diselamatkan” sebagai dasar negara dari upaya penggantian ideologi. Selama puluhan tahun, hari ini lebih banyak dirayakan sebagai hari kemenangan ideologis yakni Pancasila yang sakti karena terbukti tidak tergantikan.

Tetapi ada perbedaan mendasar antara Pancasila sebagai teks normatif dan Pancasila sebagai praksis pemerintahan. Sebagai teks, Pancasila berdiri kokoh di Pembukaan UUD 1945, tidak tergoyahkan oleh perdebatan politik apa pun. Sebagai praksis, Pancasila diuji setiap hari lewat anggaran yang disusun, kebijakan yang diambil, dan keputusan tentang siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Alfian, dalam gagasannya tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka, mengingatkan bahwa kekuatan sebuah ideologi negara justru terletak pada kemampuannya terus-menerus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret sesuai tantangan zaman, bukan pada kesetiaannya mengulang rumusan yang sama tanpa pernah diuji realitas.

Reshuffle: Evaluasi, Konsolidasi, atau ada Kepentingan lainya?

Mari kita uji reshuffle 1 Oktober ini secara adil, bukan dengan tuduhan instan “bagi-bagi kursi”. Reshuffle ketujuh era Prabowo ini menggeser sejumlah posisi strategis, Bahlil Lahadalia dari Menteri ESDM menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, Dudung Abdurachman menjadi Menko Polkam, Arrmanatha Nasir naik menjadi Menteri Luar Negeri, dan pergantian Kapolri yang disetujui DPR dalam rapat paripurna pada hari yang sama. Ini menyusul reshuffle sebelumnya pada 14 September 2026 yang mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan.

Pertanyaan yang layak diajukan bukan “apakah ini baik atau buruk”, melainkan, evaluasi kinerja macam apa yang mendasarinya, dan apakah publik diberi penjelasan yang memadai tentang kriterianya? Max Weber mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak cukup bersandar pada legalitas prosedural, bahwa seorang pejabat dilantik sesuai Keputusan Presiden yang sah, tetapi juga membutuhkan legitimasi substantif, apakah pergantian itu benar-benar menjawab persoalan tata kelola, atau sekadar mengatur ulang keseimbangan koalisi politik. Keduanya bisa saja berjalan beriringan, dan itu bukan sesuatu yang otomatis tercela. Yang problematik adalah ketika konsolidasi koalisi menjadi satu-satunya logika, sementara evaluasi kinerja hanya menjadi bungkus retorikanya.

Angka Tumbuh, tapi Terasa di Mana?

Di sinilah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seharusnya menjadi alat uji paling jujur. Secara statistik, kabar dari BPS memang tidak buruk. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026, sedikit melambat dari 5,61 persen pada kuartal sebelumnya namun tetap di atas capaian periode yang sama tahun lalu. Jumlah penduduk miskin per Maret 2026 tercatat 22,93 juta jiwa atau 8,07 persen dari total populasi, turun sekitar 430 ribu orang dibanding September 2025. Inflasi tahunan per September 2026 berada di 3,28 persen, didorong terutama oleh harga pangan, cabai, daging ayam, beras, serta tarif transportasi.

Angka-angka ini sah dan patut diapresiasi. Tetapi John Rawls, dalam teorinya tentang keadilan sebagai fairness, mengajukan ukuran yang lebih tajam daripada sekadar rata-rata statistik nasional, sejauh mana kebijakan ekonomi benar-benar memperbaiki posisi kelompok yang paling dirugikan? Pertumbuhan 5,29 persen adalah angka agregat yang nyaman dibaca di ruang rapat, tetapi ia tidak otomatis bercerita tentang keluarga yang masih harus memutar otak ketika harga cabai rawit dan daging ayam naik bersamaan bulan ini, komoditas yang justru menjadi penyumbang utama inflasi September, termasuk akibat lonjakan permintaan dari program Makan Bergizi Gratis. Pertumbuhan ekonomi sudah terjadi. Pertanyaannya, apakah keadilan sosial juga tumbuh seiring pertumbuhan itu, atau ia justru tertinggal di belakang, dibaca dari laporan statistik tetapi belum terasa penuh di meja makan.

Gen Z: Menyaksikan Pancasila Lewat Layar, Bukan Lewat Upacara

Ada satu generasi yang menyaksikan seluruh drama kekuasaan ini, mulai dari reshuffle sampai angka kemiskinan, bukan dari podium upacara, melainkan dari linimasa. Penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai sekitar 81,7 persen populasi, dengan angka di kalangan Gen Z menembus hampir 89 persen. Bagi generasi ini, negara tidak lagi diperkenalkan terutama lewat buku Pendidikan Pancasila atau hafalan butir-butir P4, melainkan lewat potongan video, meme, thread di media sosial, dan komentar warganet yang membandingkan secara telanjang antara nilai yang diajarkan dengan praktik kekuasaan yang mereka saksikan setiap hari.

Teori political socialization mengajarkan bahwa pembentukan kesadaran kewarganegaraan seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan informasi tempat ia tumbuh. Ketika sumber utama itu adalah ruang digital yang penuh perbandingan instan antara janji dan realitas, Pancasila tidak lagi cukup disampaikan sebagai dogma yang harus dihafal. Ia harus dibuktikan sebagai sesuatu yang bekerja atau risikonya, generasi ini akan menganggapnya sekadar simbol seremonial yang diulang setiap 1 Oktober tanpa makna yang hidup dalam pengalaman mereka sehari-hari.

Kesaktian yang Harus Dibuktikan, Bukan Dirayakan

Jurgen Habermas, dengan gagasannya tentang demokrasi deliberatif, mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan yang sehat lahir dari ruang publik yang memungkinkan warga menguji argumen dan keputusan negara secara terbuka, bukan sekadar menerima keputusan yang sudah jadi dari atas. Prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas, adalah terjemahan paling konkret dari sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Setiap reshuffle, pada dasarnya, bisa diuji dengan pertanyaan sederhana namun berat, apakah perubahan itu membuat negara semakin demokratis? Apakah pemerintahan semakin akuntabel? Apakah kebijakan yang dihasilkan semakin berpihak kepada rakyat? Dan apakah keadilan sosial semakin terasa, bukan hanya di meja statistik tetapi di dapur rumah tangga?

Pancasila tidak perlu dibela dengan slogan setiap 1 Oktober. Pancasila justru harus dibuktikan setiap hari, di meja makan rakyat, di ruang sidang parlemen, di kantor pemerintahan, dalam kebijakan anggaran, dan dalam keputusan para pemegang kekuasaan, termasuk dalam keputusan siapa yang layak duduk di kursi menteri dan mengapa.

Kalau rakyat masih bertanya apakah negara hadir untuk mereka, lalu di mana sebenarnya letak kesaktian Pancasila?

Penulis: HUSNUL HAKIM SY, MH., Dekan FISIP UNIRA Malang, Pemerhati Kebijakan dan Hukum.

Ikuti GOOGLE NEWS atau Join Channel TELEGRAM

Pos terkait