KALBAR SATU ID – Jika MK Mengabulkan Gugatan Ijazah Gibran, Antara Satu Pasangan Elektoral dan Dua Jabatan Konstitusional
Sejak Denny Indrayana bersama sebelas pemohon lain resmi mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada 10 September 2026, teregistrasi sebagai Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Publik kembali dihadapkan pada pertanyaan yang terdengar sederhana namun sesungguhnya menyimpan persoalan ketatanegaraan yang rumit, yakni bagaimana jika Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyatakan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terpenuhi?
Perlu saya tegaskan di awal, bahwa tulisan ini tidak mengambil posisi mengenai sah-tidaknya ijazah yang dipersoalkan. Itu ranah pembuktian yang sedang berjalan di ruang sidang, dengan agenda pembuktian dijadwalkan berlangsung 29 September hingga 1 Oktober, disusul Rapat Permusyawaratan Hakim awal Oktober. Yang hendak saya urai di sini adalah sesuatu yang lebih tahan lama daripada hasil satu perkara yakni skenario hukum tata negara jika syarat itu benar-benar dinyatakan tidak terpenuhi, dan mengapa jawabannya tidak sesederhana “ijazah bermasalah, maka harus mundur”.
Satu Pasangan di Kotak Suara, Bukan Berarti Satu Nasib di Kursi Kekuasaan
Pertanyaan yang paling sering muncul di ruang publik cukup masuk akal yaitu bukankah Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan? Itu betul. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menegaskan itu, dan pada fase pencalonan logikanya memang satu paket yakni pasangan calon diusulkan bersama oleh partai politik, dan KPU menetapkannya sebagai satu kesatuan peserta pemilu sebagaimana diatur Pasal 235 UU 7/2017. Jika salah satu dari pasangan itu ternyata sejak awal tidak memenuhi syarat, keabsahan pasangan sebagai peserta pemilu memang layak dipersoalkan, inilah pijakan argumentasi para pemohon.
Tetapi logika “satu pasangan” itu adalah logika rezim pencalonan, bukan logika rezim jabatan. Begitu pasangan tersebut dilantik, konstitusi mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda, yakni bukan lagi tentang kelayakan pasangan calon, melainkan tentang kedudukan dua jabatan konstitusional yang berdiri sendiri-sendiri, meski saling terhubung. Buktinya bisa dilihat dari desain UUD 1945 sendiri. Ketika Presiden berhenti, Wakil Presiden otomatis naik menggantikannya berdasarkan Pasal 8 ayat (1). Tetapi ketika Wakil Presiden yang kosong, Presiden tidak ikut kehilangan jabatan, MPR justru bersidang memilih Wakil Presiden baru dari dua nama yang diajukan Presiden, paling lambat enam puluh hari, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2).
Desain ini memperlihatkan sesuatu yang penting, yakni konstitusi kita sejak awal sudah membayangkan kemungkinan salah satu dari pasangan itu berhenti tanpa membawa serta yang lain. “Satu pasangan” berlaku kuat di kotak suara. Ia tidak otomatis berarti “satu paket jabatan yang harus jatuh bersama” begitu keduanya sudah dilantik.
Cacat Sejak Awal, atau Tidak Lagi Memenuhi Syarat?
Di sinilah perdebatan hukum yang sesungguhnya berlangsung, dan ia jauh lebih menarik daripada sekadar soal keaslian dokumen. Pasal 7A UUD 1945 memang membuka ruang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan, salah satunya jika “terbukti tidak lagi memenuhi syarat”. Frasa “tidak lagi” itulah yang menjadi titik pertarungan argumentasi.
KPU, sebagai pihak termohon, membaca frasa itu secara harfiah, karena Gibran sudah dilantik, persoalan apa pun yang menyangkut syaratnya kini harus melalui jalur pemberhentian konstitusional, yakni DPR mengajukan pendapat, MK memeriksa dan memutus pendapat itu, baru kemudian diteruskan ke MPR. Dalam sidang lanjutan pekan ini, kuasa hukum KPU secara eksplisit menyebut substansi permohonan ini “masuk kategori pemakzulan” yang seharusnya tidak bisa langsung dibawa ke MK tanpa lebih dulu melalui usul DPR. KPU bahkan mendalilkan bahwa permohonan ini telah melewati tenggang waktu sengketa hasil pemilu hingga ratusan hari, sehingga secara prosedural pun sudah kedaluwarsa untuk diperiksa lewat jalur PHPU.
Para pemohon membangun argumentasi yang berbeda. Bagi mereka, soal ini bukan “tidak lagi memenuhi syarat” dalam pengertian sesuatu yang berubah setelah menjabat, melainkan “tidak pernah memenuhi syarat sejak awal” yakni sebuah cacat yang sudah ada sebelum pelantikan, sehingga semestinya menggugurkan keabsahan pencalonan itu sendiri, bukan menunggu proses pemakzulan yang panjang dan berat secara politik. Menariknya, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, hakim konstitusi Saldi Isra bahkan meminta KPU membawa risalah pembahasan revisi PKPU 19/2023 yang mencantumkan pengecualian syarat kelulusan bagi calon dengan ijazah sekolah asing, permintaan yang menunjukkan Mahkamah sendiri ingin menelusuri lebih jauh bagaimana norma pengecualian itu terbentuk, sebelum sampai pada penilaian kewenangan.
Perbedaan dua pembacaan ini bukan perdebatan semantik belaka. Ia menentukan pintu mana yang harus dipakai yakni pintu PHPU yang sedang dipakai para pemohon sekarang, atau pintu impeachment lewat Pasal 7A-7B yang menuntut inisiatif politik DPR terlebih dahulu. Dan pertanyaan tentang pintu mana yang benar itulah, yang menjadi persoalan ketatanegaraan paling mendasar dari perkara ini yakni jauh lebih fundamental dibanding pertanyaan permukaan soal keaslian satu lembar dokumen.
Membaca Kemungkinan Lewat Doktrin Keterpisahan Pascapelantikan
Untuk membaca konsekuensi hukumnya secara lebih jernih, ada satu kerangka penawaran yang bisa disebut doktrin keterpisahan pasca pelantikan, yakni gagasan bahwa status hukum pasangan calon dan status hukum pemegang jabatan adalah dua rezim norma yang terpisah, meski lahir dari satu peristiwa elektoral yang sama. Sebelum pelantikan, cacat pada salah satu calon berpotensi menggugurkan keabsahan pasangan secara keseluruhan, karena keduanya memang satu kesatuan objek hukum pemilu. Tetapi begitu pelantikan terjadi, hukum tata negara beralih menilai masing-masing jabatan sebagai entitas yang berdiri sendiri, sehingga cacat pada satu jabatan tidak otomatis menjalar dan meruntuhkan jabatan yang lain.
Doktrin ini bukan sekadar spekulasi normatif. Ia konsisten dengan prinsip konstitusionalisme yang menekankan stabilitas pemerintahan sebagai nilai yang harus dijaga bersamaan dengan legalitas. Hans Kelsen, dalam teorinya tentang hierarki dan validitas norma, mengingatkan bahwa sebuah tindakan hukum yang telah dilaksanakan berdasarkan norma yang berlaku pada saat itu, dalam hal ini, pelantikan berdasarkan penetapan KPU yang sah pada masanya, memiliki daya laku (validitas) tersendiri sampai ada mekanisme hukum yang secara sah membatalkannya. Ini berbeda dengan anggapan bahwa cacat awal otomatis membuat segala sesuatu yang mengikutinya batal demi hukum tanpa proses.
Di sisi lain, prinsip negara hukum (rechtsstaat), sebagaimana ditekankan A.V. Dicey maupun Lon Fuller dalam gagasannya tentang moralitas internal hukum, menuntut agar setiap akibat hukum sebesar pemberhentian pejabat negara lahir dari prosedur yang dapat diprediksi dan diuji, bukan dari interpretasi tunggal atas satu norma yang multitafsir. Karena itu, siapa pun yang berharap ada jalan pintas, seolah temuan cacat ijazah otomatis berarti pelantikan batal, sesungguhnya sedang mengabaikan desain konstitusi yang justru sengaja dibuat berlapis untuk mencegah pemerintahan terguncang oleh proses yang tergesa-gesa.
Empat Kemungkinan Ujung Perkara
Bergantung pada amar putusan Mahkamah Konstitusi, bukan sekadar pertimbangan hukumnya, setidaknya ada empat arah yang bisa terjadi. Jika MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena alasan kewenangan atau tenggang waktu, sebagaimana yang didalilkan KPU, tidak ada perubahan status jabatan sama sekali. Jika MK mengabulkan sebagian namun tanpa secara eksplisit membatalkan kedudukan Wakil Presiden, konsekuensinya pun tidak otomatis berupa pemberhentian, akan muncul persoalan baru tentang lembaga mana yang berwenang menindaklanjuti putusan tersebut. Jika MK secara tegas menyatakan penetapan dan pelantikan Gibran tidak sah, barulah lahir kekosongan jabatan Wakil Presiden yang harus ditangani lewat Pasal 8 ayat (2). Dan jika MK menyimpulkan bahwa yang terjadi adalah “tidak lagi memenuhi syarat” dalam pengertian Pasal 7A, maka jalur yang harus ditempuh bukan mundur otomatis, melainkan rangkaian mekanisme DPR-MK-MPR yang oleh konstitusi memang dirancang panjang dan berlapis.
Dalam skenario mana pun yang berujung pada kekosongan kursi Wakil Presiden, Presiden tidak ikut kehilangan jabatannya. Ini bukan sekadar preferensi politik, melainkan konsekuensi langsung dari Pasal 8 ayat (2) yang secara eksplisit membayangkan keadaan kursi Wakil Presiden kosong sementara Presiden tetap menjalankan pemerintahan, sampai MPR memilih pengganti dari dua nama yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lama enam puluh hari.
Mempertemukan Tiga Prinsip yang Sama Pentingnya
Yang membuat perkara ini layak dicermati bukan cuma karena menyangkut pejabat tinggi negara, melainkan karena ia mempertemukan tiga prinsip besar hukum tata negara yang sama-sama penting namun berpotensi saling menarik ke arah berlawanan. Prinsip legalitas menuntut agar pejabat publik benar-benar memenuhi syarat yang ditentukan hukum, tanpa pengecualian sembunyi-sembunyi. Prinsip kedaulatan rakyat mengingatkan bahwa legitimasi Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari pemilihan langsung yang telah diikuti jutaan pemilih, bukan dari keputusan segelintir elite. Dan prinsip stabilitas konstitusional menuntut agar pemerintahan yang telah berjalan tidak mudah diguncang tanpa mekanisme yang jelas dan dapat diprediksi.
Mahkamah Konsitusi, dalam posisi ini, sesungguhnya sedang diminta menjaga keseimbangan yang sangat halus, jangan sampai dalih kepastian hukum dan stabilitas dipakai untuk menutup mata terhadap persoalan legalitas yang nyata, tetapi jangan pula koreksi terhadap legalitas itu dilakukan dengan cara yang mengabaikan desain konstitusi tentang bagaimana seharusnya sebuah jabatan publik diuji dan diakhiri.
Pertanyaan yang Lebih Besar dari Selembar Ijazah
Terlepas dari bagaimana Mahkamah Konstitusi nanti memutus, perkara ini sesungguhnya sedang menguji sesuatu yang jauh melampaui keabsahan satu dokumen pendidikan. Ia menguji seberapa jernih kita memahami bahwa “satu pasangan” dalam pemilu tidak sama dengan “satu nasib” dalam jabatan, dan bahwa setiap kewenangan besar untuk menggugurkan pejabat negara harus melewati pintu yang tepat, bukan pintu mana pun yang kebetulan lebih cepat dibuka. Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar nasib satu Wakil Presiden, melainkan preseden tentang bagaimana negara hukum kita memperlakukan syarat, prosedur, dan kekuasaan yang telah diberikan rakyat lewat kotak suara.
Penulis: Husnul Hakim Sy., MH., Dekan Fisip Unira Malang dan Pemerhati kebijakan dan Hukum.
