KALBAR SATU ID – Koordinator Daerah (Korda) Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Wilayah Kalimantan Barat, Sahroni, melaksanakan kegiatan Diskusi Daerah dengan mengangkat tema “Makan Bergizi Gratis: Langkah Nyata untuk Negeri atau Hanya Sekadar Opini?”. Kegiatan ini menjadi ruang dialog bagi mahasiswa untuk membahas implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Diskusi yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut berlangsung dinamis. Berbagai pandangan, kritik, dan masukan disampaikan peserta terkait pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah, khususnya menyangkut tata kelola, pengawasan, dan kesesuaian pelaksanaan program dengan aturan yang telah ditetapkan.
Dalam sambutannya, Sahroni menegaskan bahwa BEM PTNU memiliki posisi sebagai mitra kritis pemerintah. Menurutnya, mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam setiap kebijakan publik yang dijalankan pemerintah, tetapi harus turut mengawal dan memberikan masukan demi terciptanya program yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“BEM merupakan mitra kritis pemerintah. Ketika ada program pemerintah yang selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, maka kami siap mendukung dan mengawal pelaksanaannya agar berjalan maksimal. Namun, apabila terdapat program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai persoalan, maka mahasiswa akan berada di garda terdepan untuk memberikan kritik dan masukan konstruktif,” ujar Sahroni.
Lebih lanjut, Sahroni menyampaikan bahwa BEM PTNU Wilayah Kalimantan Barat mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang dinilai tidak berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Evaluasi tersebut dianggap penting agar tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, dapat tercapai secara optimal.
Dalam forum diskusi tersebut, sejumlah mahasiswa juga menyampaikan berbagai kritik terhadap program MBG. Mereka menilai masih terdapat persoalan dalam tata kelola program, mulai dari aspek distribusi, pengawasan, kualitas pelaksanaan, hingga transparansi dalam pengelolaan. Beberapa peserta menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari pelaksanaannya semata, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Para peserta berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam melakukan evaluasi dan perbaikan program. Dengan demikian, kebijakan yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.
Melalui kegiatan Diskusi Daerah ini, BEM PTNU Wilayah Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Selain menjadi wadah penyampaian aspirasi mahasiswa, forum tersebut juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang.
